MAKALAH
PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
Peningkatan
Pembangunan Ekonomi Dalam Kaitan Kemampuan Negara Berkembang Melakukan
Pembayaran Hutang Dan Melakukan
Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Diajukan Sebagai Syarat Dalam Memenuhi Tugas Akhir
Dalam Mata Kuliah
Pengantar Ekonomi Pembangunan
 |
OLEH:
Romadani rajab
BP/NIM. 2006/02609
PROGRAM STUDI EKONOMI
PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012
KATA PENGANTAR
Syukur
Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan judul “ Peningkatan Pembangunan Ekonomi
Dalam Kaitan Kemampuan Negara Berkembang Melakukan Pembayaran Hutang Dan
Melakukan Pembangunan Sumber Daya
Manusia.” makalah ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mengikuti perkuliahan
Ekonomi Pembangunan.
Penulis
mengucapkan terima kasih kepada Ariusni, S.E. M.Si, selaku dosen dalam
perkuliahan yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam
melakukan transfer ilmu. Untuk itu penulis mengucakan rasa terima kasih atas
bantuan yang diberikan dalam penulisan makalah ini dan semoga diterima oleh
Allah Yang Maha Esa.
Akhirnya,
penulis menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis
mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun sehingga menjadi
sumbangan yang berarti bagi pendidikan di masa yang akan datang. Semoga makalah
ini dapat bermanfaatkan bagi penulis lain dan semua pihak tentunya.
Padang,
Desember, 2012
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
B.
Perumusan Masalah
A.
Tujuan Penulisan
BAB II
KAJIAN TEORI
A. partisipasi Pembangunan
B. Pembangunan Ekonomi
BAB III PEMBAHASAN
A. Kondisi Negara Berkembang
B. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Dalam kaitan kaitannya Melakukan Penyelesaian
Hutang Oleh Negara Berkembang
C. Peningkatan pembanguna ekonomi dalam kaitannya melakukan penngatan sumberdaya manusia oleh
Negara berkembang
BAB IV KESIMPULAN
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pembangunan ekonomi bagi negara berkembang
merupakan hal utama untuk menjadikan negara
lebih mampu bersaing dengan negara maju. Pentingnya pemabnguan ekonomi
tersebut tidak terlepas dari berbgai faktor yang memeprngaruhinya.
Dalam membicaakn
fakor yang mempengaruhi pembangunan ekonmi dinegaraberkembangan tentunya tidak
saja selalau berhubungan dengan fakta fakta yang ada, tetapi juga berhubungan
dengan realitas kehidupan summberdaya nanusianya. Sehingga menjadi penting
memperhatikan aspek-aspek pembanguan tersebut. Berkaitan dengan faktor-faktor
tersebut tentunya tidak akan terlepas dari kesadarn berupa partisipasi dari
manusia dan negara dalam meningkatkan kemampuan mereka. Karena dengan
peningkatan kemampuan pada dasrnya akan mempermudah terjadinya penciptaan
neknologi-teknologi yang memberikan manfaat terhadap perekonomian negara
dan individu masyarakat itu sendiri.
Bentuk partisipasi
dalam peningkatan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal, seperti kemampuan negara
dalam membayar pinjaman dan kemampuan negara dalam meningkatkan indeks
pembangunan manusianya. Keduanya menjadi menarik akrena dilema yang terjadi
dinegara berkembang adalah ketika negara berkembang menerima pinjaman dalam
jangkawaktu tertentu dan tiba waktunya untuk memayar negara tersebut tidak
mampu mengembalikan pinjaman internasional tersebut. Berkaitan dengan
peningkatan indeks pembangunan manusia maka dapat dijelaskan bahwa pada
dasarnya pengembangan sumberdaya manusia telah dilakukan dengan cukup baik
tetapi dalam kenyataannya tidak mampu memberikan dampak terhadap pembangunan
ekonomi di negara berkembang.
Berdasarkan pada
permasalahan maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalah ini dalam
kaitannya dengan partisipasi pembayaran hutang oleh negara berkembang dan
partisipasi dalam sumberdaya manusia meningkatkan pembangunan ekonomi. Untuk
itu judul makalah ini adalah Peningkatan Pembangunan Ekonomi Dalam Kaitan Kemampuan Negara Berkembang
Melakukan Pembayaran Hutang Dan Melakukan
Pembangunan Sumber Daya Manusia.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan
pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibicarakan
dalam makalah ini adalah berkaitan dengan pembayaran utang oleh negara
berkembang dan peningkatan kualitas partispasi sumberdaya manusia dalam
peningkatan pembangunan ekonomi di negra berkembang.
C. Tujuan penulisan
Tujuan
penulisan makalah ini adalah:
1. Untuk melengkapi tugas mata kuliah Ekonomi
Pembangunan, sebagai syarat dalam mengikuti ujian semester
2. untuk mengetahui bagaimana pembangunan
ekonomi di negara berkembang
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Partisipasi pembanguan
Menurrut Todaro (2004:269) salah satu tujuan
pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita
akan mencapai pembanguna pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Berdasarkan
pemahaman ini maka pada adasarnya selain menciptakan pendapatan masyarakat
tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah meciptakan partisipasi pembanguan masyarakat sehingga tercipta pembangunan
ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian.
Partispasi
merupakan suatu cara mencapai tujuan lain dari pembangunan ekonomi. Lebih
lanjut Todaro (2004:270) menjelaskan bahwa partisipasi pembanguan terbukti
membuat proyek-proyek pembangunan yangg paling berhasil. Dengan partisipasi
murni dan penuh oleh orang-orang yang mendapatkan manfaat pembangunan dan
dengan cara penggunaan bantuan pembangunan secara umum, kita dapat berharap
dari setiap dolar bantuan yang diberikan dapat memeberikan hasil bagi perbaikan
perekonomian.
B. Pembangunan ekonomi
Berbicara
tentang pembangunan ekonomi tidak akan terlepas dari Pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Pertumbuhan ekonomi menurut
kuznet adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara menyediakan
barang ekonomi kepada pendududknya. Kemampuan itu tumbuh dari kemajuan
teknologi da penyesuaian lembaga pelenmbagaan yang idiologis.
Defenisi ini memberikan gambaran bahwa dalam pertumbuhan ekonomi mempunyai tiga
arti penting, yaitu pertumbuha ekonomi suatu bangsa dapat diihat dari
peningkatan penyediaan barang, teknologi maju menjadi pwnwntu derajat kejuan
suatu negara, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan
penyesuaian dibidang pelembagaan damidiologi sehingga inovasi yang dihasilkan
oleh umat manusi dapat dimanfaatan. (jhinggan, 20057) .
Selanjutnya
dalam proses pembanguan ekonomi menururt Rostow (dalam Sukirno;1985) tidak akan
terlepas dari pembanguan ekonomi, politik ,sosia budaya yang berlaku.
Pembangunan ekonomi bukan saja perubahan dalam struktur pembanguan ekonomi
suatu negara yang menyebabkan peranan
sektor pertanian menjadi menururn dan peranan sektor industri meningkat. Akan
tetapai mencakup beberapa proses lainnya yaitu; 1) perubahan orentasi orentasi
ekonomi, politik dan sosial budaya yang pada mulanya mengarah dalam satu aderah
menjadi keluar daeerah, 2) pandangan anggaota masyarakat terhada berbagai
anggota keluarga, 3) perubahan dalam kegiatan penanaman modal dari yang tidak
produtif menjadi penanaman modal yang produktif, 4) perubahan terhadap cara
pandang masyarakat kearah kehidupan yang modern.
Peruabahan-perubahan
dalam pembangunanan tersebut tentunya tidak dapat tercipta dengan sendirinya
dan dengan keinginan pemerintah saja tapi diperlukan adanya partisipasi dari
masyarakat dan peemrintah itu sendiri.
BAB III
PEMBAHASAN
A. Kondisi Negara Berkembang
Dalam perkembangan perekonomian dunia
dapat dibedakan atas 2 kelompok negara yaitu negara maju dan negara berkembang.
Menurut (suharto, dalam wwww. Google.com) Terdapat 33 negara yang masuk
kategori negara Maju. Sebanyak 26 negara berada di kawasan Eropa (Prancis,
Jerman, Belanda, Inggris,dst.) dan 6 diantaranya masuk bagian Eropa Timur dan Tengah
(Bulgaria, Hongaria, Polandia, Slovenia, Republik Slovak dan Czechnya). Dua
negara, Estonia dan Ukraina, merupakan negara yang baru merdeka dari bekas Uni
Sovyet. Mayoritas negara-negara ini memiliki sejarah demokrasi yang kukuh dan
sistem ekonomi terbuka. Kondisi ekonominya sangat baik dan stabil. Rata-rata
GDP mencapai $18.700 dengan inflasi yang relatif rendah (3,1%). Tingkat
tabungan dan investasi tinggi, sedangkan utang luar negerinya sangat
rendah.
Negara-negara yang masuk kategori Negara
Berkembang Menengah menyebar diseluruh wilayah geografis: Asia (36 negara),
Amerika Latin (22), Afrika (10), dan Oceania (1). Sebagian besar negara-negara
ini telah memiliki apa yang disebut “social ingredients” yang diperlukan untuk
mencapai kondisi sosial dan ekonomi maju, seperti stabilitas politik, dinamika
ekonomi, akses ke sumber daya alam (khususnya enegi), kualitas kesehatan,
pendidikan dan sistem jaminan sosial. GNP per kapita di Negara Berkembang
Menengah juga relatif tinggi, sekitar US$4910 dengan pertumbuhan 2,3% per tahun
dan laju inflasi 7% per tahun. Tingkat pengangguran relatif rendah, sekitar
13,1% dari jumlah angkatan kerja. Namun demikian, beberapa negara masih
memiliki kondisi sosial ekonomi yang rentan, seperti pemerintahan korup, jumlah
dan pertumbuhan penduduk tinggi, tingginya pengangguran dan meluasnya
kemiskinan.
Negara yang termasuk kategori Negara
Berkembang Terbelakang berjumlah 38. Sebagian besar berada di Afrika (29
negara), 7 negara di Asia,1 negara di Amerika, dan 1 negara di Pasifik Selatan.
Terbelakangnya pembangunan ekonomi di negara ini terlihat dari rendahnya
Rata-rata GDP di negara-negara berkembang terbelakang ini sekitar US$950.
Pertumbuhan ekonominya juga sangat rendah, hanya sekitar 3% dengan inflasi
tinggi, mencapai 37%. Sarana komunikasi dan transportasi sangat terbatas, serta
daya saing di pasar internasional juga sangat terbatas. Tabungan pemerintah dan
sektor swasta sangat rendah, sementara utang luar negerinya sangat tinggi.
Pemerintahan di sebagian besar negara ini sangat sentralistik. Roda ekonomi
sangat tergantung pada gabungan antara pinjaman luar negeri, bantuan negara
donor, dan investasi swasta dari luar negeri. Tingkat pengangguran di Negara
Berkembang Terbelakang juga sangat tinggi. Meski secara resmi tercatat 20%,
kenyataannya bisa lebih dari itu. Pengangguran terutama dialami oleh wanita,
laki-laki berusia lebih ari 45 tahun, para penyandang cacat dan buta hurup
menular. Berdasarkan pada kondisi perkembangan ini maka nampak bahwa
dalam perkembangan negara berkembang memiliki tingkat pendapatan yang rendah ,
inflasi yang cukup tinggi, sarana komunikasi dan transportasi yang masih kurang
memadai
B. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Dalam Kaitannya
Dengan Kebijakan Penyelesaian Utang Oleh Negara Berkembang
Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan
menyeluruh adalah satu-satunya faktor terpenting dalam memelihara keberlanjutan
pembanguanan. Pengalaman perekonomian di Asia Timur dan Asia Tenggara
menekankan pada pentingnya suatu kebijakan publik yang dinamis dan peran aktif
dari negara yang bersangkutan dalam menciptakan kondisi-kondisi yang
memungkinkan terselenggaranya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Untuk itu bagai
negara berkembang diperlukan keseriusan dalam melaksanakan pembangunan
berkelanjutan.
Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah negara berkembang tentunya membutuhkana
anggaran dalam pembiayaan pembangunan. Pada sebahagian negara yang berkembang, anggara
tersebut kemudian diambil dari pinjaman negara berkembang kepada lembaga donor,
seperti IMF, paris Club, ADB, dan lainnya. Melalaui pinjaman peinjaman inilah
kemudian pembangaun tersebut mulai dilaksananakan. Namun yang terjadi
permasalahan adalah sering tertundanya atau tidak mampuya pemerintah negara
berkembang mengembalikan pinjamn yang diterimanya. Akibatnya jelas bunga
pinjaman yang ditanggung negara berkembang mengalami peningkatan.
Berbagai permasalahn ini timbul karena
pada sebahagian negara berkembang memiliki tingkat GDP yang relatif kecil,
sehingga relatif sulit untuk membiayai utang dari anggaran yang tersedia.
Sebagai contoh dapat dilihat pada kondisi indonesia yang relatif mempunyai
beban yang cukup tinggi dari pembiayaan tehadap hutang.
Grafik 1.
Pembayaran Bunga Utang Pemerintah
Indonesia
Berdasarkan grafik terlihat bahwa terdapat
pembayaran bunga utang pemerintah yang megalami penurunan. Namun secara
keseluruhan bunga utang tersebut masih tinggi. Krisis
ekonomi 1998 telah menaikkan jumlah utang luar negeri pemerintah dalam rupiah menjadi tiga sampai empat kali lipat dari kondisi sebelum
krisis akibat depresiasi rupiah yang tajam. Utang ini diperparah oleh program
penjaminan dan rekapitalisasi dalam rangka penyehatan perbankan saat terjadi
krisis. Penerbitan surat utang dan obligasi negara tersebut menimbulkan
tambahan beban pada sisi pengeluaran APBN, yakni berupa pembayaran bunga
pinjaman dalam negeri sehingga menimbulkan dampak fiskal yang sangat berat dan
akan terus dirasakan sampai beberapa tahun mendatang. Ditambah dengan beban
pembayaran bunga dan cicilan pinjaman luar negeri yang mengalami kenaikan
akibat tambahan utang baru selama krisis berlangsung maupun akibat depresiasi
rupiah, total beban kewajiban utang pemerintah (dalam negeri dan luar negeri) ini menambah tekanan APBN sehingga
mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan fiscal stimulus bagi
pertumbuhan ekonomi. Akibat lebih lanjut dari adanya beban untuk memenuhi
kewajiban utang yang begitu besar telah menggeser permasalahan dalam
menciptakan pembanguna yang lebih baik menjadi pembanguan untuk membayar hutang
negara.
C. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Dalam Hal
Kaitannya Dengan Kebijakan peningkatan partispasi sumberdaya manusia
Dalam menciptakan pembanguan ekonomi yang
lebih relevan, maka partisipasi yang hasrus dikembangkan bukan saja oleh
pemerintah tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Dalam peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun dapat dilihat dari upaya masyarakat dan
pemerintah untuk meningkatkan indeks pemabngunan manusia di negara berkembang.
Tujuannya adalah agar ewarga negara mamapu memiliki pemahamn yang lebih
terhadap tinggat penddikan, kesehatan dan perekonomian itu sendiri. Untuk menciptakan tinggat pendidikan yang
lebih baik bagi negara berkembang pada dasarnya juga telah ditentukan
berdasarkan ujuan kedua dari delapan tujuan
Pembangunan Millenium (TPM) atau Millennium Development Goals (MDGs) yang
telah ditetapkan melalaui kesepakatan bersama.
Tujuan kedua dari delapan tujuan Pembangunan Millenium (TPM) atau Millennium
Development Goals (MDGs) adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua. MDGs
memang bukan merupakan isu yang baru, tetapi
pencapaian target MDGs di Indonesia masih di bawah target yang diharapkan.
Bahkan, menurut Laporan "A Future Within Reach" maupun Laporan
MDGs Asia-Pasifik tahun 2006, Indonesia termasuk dalam kategori terbawah
bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini dan Filipina (Hartiningsih, 2007). Pada awal
sosialisasi MDGs di Indonesia memang menimbulkan beberapa kontroversi. Ada
sebagian dari komponen masyarakat yang menganggap bahwa MDGs sebagai program
yang ambisius. Namun, MDGs sebenarnya bukan hal yang ambisius atau mengada-ada
karena MDGs merupakan program yang didasarkan pada semangat pemenuhan hak dasar
warga negara. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator MDGs
didasarkan pada Human Development Index (HDI) yang terdiri dari tiga indikator,
yaitu: pencapaian pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tiga
indikator dalam HDI yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi
tersebut mencerminkan sejauh mana negara
mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara.
Apabila keberhasilan pencapaian MDGs diukur dari HDI, maka
pencapaian MDGs di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Posisi Indonesia dalam HDI pada tahun 2006
berada pada urutan 108, dengan nilai indeks sebesar 0,83. Ranking Indonesia ini
jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya, misalnya Singapura yang
berada pada urutan ke-25, Malaysia ke- 61, Thailand ke-74, Filipina ke–84 dan
Brunei Darrusalam ke-34. Karena tulisan ini akan mendiskusikan tujuan kedua
dari delapan Tujuan Pembangunan Milenium, maka akan disajikan tingkat
pencapaian bidang pendidikan di Indonesia. Setidaknya kita akan melihat posisi
Indonesia dalam beberapa negara di Asia Tenggara. Menurut Global Monitoring
Report (GMR)[1]
2008 yang dikeluarkan UNESCO, Indeks Pembangunan Pendidikan atau Education
Development Index (EDI)[2]
Indonesia mengalami penurunan. Pada GMR, peringkat Indonesia turun dari posisi
58 menjadi 62. Seperti yang dipaparkan pada Kompas (31 Desember 2007:14), nilai
total EDI yang diperoleh Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 0,003 poin
dari 0,938 menjadi 0,935. Tabel 1 berikut ini menyajikan nilai EDI agar dapat
mengamati perbandingan Education Development Index (EDI) beberapa negara
Asia Tenggara
Tabel 1. Indeks Pembangunan Pendidikan Negara Asia Tenggara
|
Negara
|
Indeks
Pembangunan Pendidikan
|
Angka
Partisipasi Pendidikan Dasar
|
Angka Melek Huruf usia 15 thn keatas
|
Angka
menurut gender
|
Angka Bertahan hingga kelas 5 SD
|
|
Brunei
|
0,965
|
0,969
|
0,927
|
0,967
|
0,995
|
|
Malaysia
|
0,945
|
0,954
|
0,904
|
0,938
|
0,984
|
|
Indonesia
|
0,935
|
0,983
|
0,904
|
0,959
|
0,895
|
|
Vietnam
|
0,899
|
0,878
|
0,903
|
0,945
|
0,868
|
|
Filipina
|
0,893
|
0,944
|
0,926
|
0,955
|
0,749
|
|
Myanmar
|
0,866
|
0,902
|
0,899
|
0,963
|
0,699
|
|
Kamboja
|
0,807
|
0,989
|
0,736
|
0,871
|
0,631
|
|
Laos
|
0,750
|
0,836
|
0,714
|
0,820
|
0,630
|
Bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan
dalam bidang ini adalah dengan mengupayakan peningkatan anggaran bagi negara
berkembang dalam bidang pendidikan. Ini diperlukan agar terjadi pemerataa dan
penciptaan tingkat kemampuan yang lebih baik terutama dari segi pembiayaan.
Pengeluaran pembiayaan yan dilakukan oleh negara berkembang dapat dilakukan
dengan meningkatkan persentase pembiayaan publik
Tabel 2.Pengeluaran Publik Bidang Pendidikan di
Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia tahun 2004
|
kETERANGAN
|
malaysia
|
THAILAND
|
filipina
|
indonesia
|
|
Persentase pengeluaran publik
|
28
|
27
|
17,2
|
9
|
|
Per kapita PDB
(harga US$ pada konstan 2000)
|
4.290
|
2.356
|
1.085
|
906
|
|
Jumlah penduduk (juta)
|
24,4
|
63,7
|
81,6
|
217,6
|
|
Persentase jumlah penduduk berumur 0-14
|
3,0
|
4,1
|
2,8
|
3,5
|
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bagaimana
partisipasi masing-masing pemerintah yang memiliki pembiayaan pengeluaran
publik dalm pendidikan. Sehingga mereka mampu memperoleh hasil dari pembangunan saat ini. Dari
tabel dapat diketahui bahwa malaysia memiliki partisipasi dalam pengeluaran
publik untuk pembangunan tertinggi di asia tenggara, yaitu 28% dari produk
domestik brutonya. Selanjutnya di ikuti oleh thailand, filipina dan indonesia.
Pentingnya partisipasi pendidikan sebagaimana
diuraikan di atas memang tidak dapat disangkal lagi. Bagi sebagian negar berkembang yang memiliki penduduk miskin dalam jumlah skala beasr,
pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal yang paling penting.
Ketika modal yang lain tidak mereka miliki, terutama modal berupa uang atau
barang, hanya dengan modal pendidikanlah mereka dapat berkompetisi untuk
mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan.
Pendidikan yang tinggi, yang ditunjang dengan kondisi kesehatan yang baik, pada
akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
mencapai kehidupan yang sejahtera. Tentu pendidikan dan kesejahteraan tidak
memiliki hubungan yang bersifat langsung, akan tetapi melalui proses panjang di
mana pendidikan yang baik akan memberi
peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat di dalam proses
pembangunan ekonomi. Bagaimana mekanisme tersebut dapat terjadi dapat
dijelaskan dalam proses sebagai berikut: Kondisi pendidikan dan kesehatan yang
baik merupakan prasayat terbentuknya SDM yang
berkualitas. Dengan SDM yang berlualitas maka masyarakat akan memiliki
produktivitas tinggi. Produktivitas yang tinggi pada gilirannya akan
berkontribusi sangat significant pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang lebih baik.
Kesempatan untuk dapat
memperoleh pelayanan pendidikan, dengan demikian, dapat pula digunakan sebagai instrumen yang paling efektif untuk
memotong matai rantai atau lingkaran setan kemiskinan (the vicious circle of
poverty, di mana kemiskinan terjadi karena rendahnya produktivitas orang
miskin yang disebabkan rendahnya kualitas SDM (pendidikan dan kondisi
kesehatan) orang miskin tersebut. Rendahnya SDM orang miskin itu sendiri
disebabkan kondisi kemiskinan mereka sehingga mereka tidak mampu melakukan
investasi untuk pendidikan dan kesehatan.
BAB III
KESIMPULAN DAN
SARAN
A. Kesimpulan
Dengan begitu pentingnya
pembangunan ekonnomi bagi setiap negaar berkembang, maka peningkatan kualitas
sumebrdaya manusia perlu ditingkatkan. Sementara
itu bagi negara yang mengansdalkan pembanguan perekonomian dengan kredit utang
hendaknya juga memperhatikan kondisi perekonomian jangka panjang.. hal ini
perlu dilakukan agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Selain
itu dengan memperhaitikan GDP negara, maka sedapat mungkin pembiayaan lewat
hutang dilakukan melalaui lemabaga atau negara donor yang memberikan pinjaman
lunak. Sehingga dalam mengemblikan pinjaman dapat lebih ringan.
B. Saran
Dalam kaitnnya dengan ekonomi
pemangunan maka pemerintah dalam meningkat pembangunanya sedapat mungkin
mengurangi pembiayaan pembanguan dari hutang jangka pendek yang dapet
memeberikan beeban lebih bagi negara untuk menyelesaikannnya. Samentara itu
dalam penciptaan pembangunan yang lebih baik, anggaran sektor publik untuk
pembiayaan pendidikan harus makin ditingkatkan sehingga tidak dapat
meningkatkan kemampuan kualitas nmanusia yang menjalankan perekonomian nantinya
DAFTAR PUSTAKA
Jhinggan. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.
Jakarta: Rajawali Press
Sadono Sukirno. 1985. Ekonomi
Pembangunan. Jakarta: FE UI
Todaro, Michael. 2004. Pembanguan
ekonomi 2. Jakarta: Erlangga
http;// www.google.com.
Peringkat indeks pembanguanan manusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar